PEKANBARU, DENTINGNEWS---Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mulai melakukan tahapan sosialisasi kenaikan tarif parkir.
Kamis (4/8), Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru menggelar Focus Group Discusion atau FGD, di hotel Furaya Pekanbaru.
Turut hadir sebagai peserta kalangan akademisi, anggota dewan dan juga perwakilan masyarakat serta perwakilan mahasiswa.
Sebagaimana yang direncanakan tarif parkir akan naik Rp 1000 . Dengan rincian untuk kendaraan roda dua Rp dari Rp1000 naik menjadi Rp 2000, kendaraan roda 4 dari Rp 2000 naik menjadi Rp 3000.
Dalam FGD hampir semua pihak menyatakan dukungannya atas rencana Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru untuk menaikkan tarif. Dengan catatan jasa pelayanan parkir juga harus lebih ditingkatkan.
Kepada Wartawan, Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Yuliarso mengungkapkan pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap berbagai masukan yang berkembang didalam FGD. Yang pasti menurutnya, baik Dishub dan juga pihak ketiga komit untuk meningkatkan pelayanan jasa layanan parkir.
"Begitu kita naikkan langsung dilakukan pelayanan prima, tuntutan jelas kepada pengelola. Begitu kita naikkan mereka harus memperbaiki pelayanan,"jelas Yuliarso.
Yuliarso menuturkan, rencana kenaikan tarif parkir ini sudah diprogramkan sejak 4 tahun lalu. Baru kemudian dilanjutkan pada tahun ini setelah berbagai kajian dan pertimbangan.
Pengelolaan parkir ini lanjut Yuliarso tidak sesederhana yang tampak dilapangan. Karena ada 2 ribu orang lebih juru parkir yang menggantungkan hidupnya di tempat parkir.
"Fakta dilapangan terlihat sederhana ternyata rumit,belum lagi masalah habit atau kebiasaan masyarakat kita,"imbuh Yuliarso.
Menjawab wartawan kapan kenaikan tarif parkir akan diberlakukan? Yuliarso menyatakan menunggu keputusan dari walikota selaku kepala daerah. Apakah tetap dimulai awal September mendatang atau ditangguhkan diwaktu lainnya.
"Saya belum dapat pastikan kapan, yang jelas tahapannya sudah kita jalankan karena ini merupakan program kerja kita. Kalau rencana kita memang September tapi itu tergantung kepada persetujuan walikota selaku kepala daerah,"ungkap Yuliarso.
"Saya sudah sampaikan , arahannya disosialisasikan.Belum ada keputusan kapan akan dilaksanakan.
Meskipun ini direncanakan pada masa walikota sebelumnya, tetap keputusan akhir ada di walikota baru.
Mungkin nanti jadi pertimbangan beliau apa bisa dilanjutkan atau tidak,"imbuh Yuliarso lagi. (Yani)