PEKANBARU, DENTINGNEWS---- Pernyataan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari mendapat kritikan dan penolakan dari banyak pihak. Hal itu terkait dengan pernyataannya yang melontarkan kemungkinan digunakannya sistem proporsional tertutup dalam Pemilu 2024.
Seperti ditegaskan Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya. Willy menilai, wacana untuk kembali ke sistem proporsional tertutup adalah adalah sebuah kemunduran dalam berdemokrasi.
“Demokratisasi sepatutnya bukan memundurkan yang telah maju, tetapi memperbaiki dan menata ulang hal yang kurang saja," tegasnya, dalam rilis yang diterima redaksi, Jumat (30/12).
Menurut Willy, selain tidak patut dan tidak etis, pernyataan Hasyim Asyari itu juga melangkahi wewenang dan dan kapasitasnya.
Menurutnya, wacana menerapkan sistem proporsional tertutup hanya ekspresi kemalasan berpikir untuk membangun kemajuan dalam membangun kehidupan politik.
Apalagi sistem proporsional terbuka adalah bentuk kemajuan dalam praktik berdemokrasi. Sistem ini juga antitesis dari sistem yang sebelumnya yakni sistem proporsional tertutup.
Dikatakan Willy, sebuah kemunduran yang luar biasa akan terjadi jika sistem proporsional tertutup kembali diterapkan.
"Selain menutup peluang rakyat untuk mengenal caleg, rakyat juga dipaksa memilih 'kucing dalam karung',” tegasnya.
Willy kemudian menerangkan, distem sistem proporsional terbuka dalam Pemilu, adalah untuk menjawab persoalan kesenjangan representasi.
Dalam hal ini, ada kelemahan pengenalan dan saluran aspiratif rakyat dengan wakil rakyatnya.
“Dengan menerapkan sistem proporsional terbuka seperti saat ini, memungkinkan beragam latar belakang sosial seseorang untuk bisa terlibat dalam politik elektoral. Dengan sistem semacam ini pula, warga bisa turut mewarnai proses politik dalam tubuh partai,” terangnya.
Sehingga bila dalam Pemilu nanti kembali menerapkan sistem proporsional tertutup, artinya demokrasi di Tanah Air malah mengalami kemunduran.
Untuk dijetahui, perubahan sistem tersebut juga berimplikasi terhadap cara mencoblos, desain surat suara dan penetapan calon terpilih. Bila menggunakan sistem proporsional tertutup, rakyat kembali mencoblos tanda gambar partai saja. Tidak ada nama calon legislatif di surat suara. Selain itu, calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut, bukan berdasarkan keinginan rakyat selaku pemilih.
Representasi Oligarki
Menurut Willy yang juga Ketua DPW Partai NasSem Riau ini, sistem proporsional tertutup secara tidak langsung juga merupakan representasi oligarki yang kini terua ditentang banyak kalangan di Tanah Air.
Sebab dalam sistem proporsional tertutup, terbuka celah untuk 'perlombaan' untuk mendapatkan nomor urut kecil di dalam partai. Selain itu, asal dekat dengan penguasa partai,maka soal kinerja yang buruk tidak akan pernah menjadi soal.
Willy tidak menyangkal masih ada kekurangan dalam sistem Pemilu yang berjalan saat ini.
“Namun jangan karena kekurangan itu, pilihannya malah sebuah kemunduran. Itu sesat pikir namanya. Kalau kita ingin memperbaiki maka harus maju cara berpikirnya. Kalau mau, gagas dan uji kembali sistem distrik atau sistem campuran misalnya. Ini baru namanya kita berpikir dan bergerak maju," pungkasnya.( rls)