PEKANBARU,DENTINGNEWS----Penanganan kasus stunting ini dalam beberapa tahun terakhir menjadi salah satu program prioritas pemerintah, mulai dari tingkat Nasional hingga ke daerah demi untuk membangun generasi bangsa yang berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.
Pencegahan stunting dari hulu ini memerlukan sinergisitas dari seluruh stake holder terutama yang tergabung dan konvergensi penanganan stunting dan juga selauruh masayakat bahkan remaja dan orang tua yang merupakan salah satu potensi resiko stunting.
Pemerintah Kota Pekanbaru dibawah Pimpinan Penjabat Walikota Risnandar Mahiwa telah melakukan berbagai upaya dalam mewujudkan Kota ini bebas dari kasus stunting dengan membuat program pencegahan stunting dari hulu.
Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Indra Pomi yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Pekanbaru yang didampingi Kepala Dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana H Muhammad Amin selaku sekretaris TPPS Kota Pekanbaru menjelaskan beberapa penyebab kasus stunting yang terjadi di Pekanbaru.
Antara lain rendahnya asupan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan sehingga nutrisi yang masuk tidak optimal. Hal ini bisa terjadi karena pola makan, pola asuh, penyakit penyerta dan ekonomi. Selain itu juga karena masih kurangnya akses rumah tangga/keluarga ke makanan bergizi seimbang.
"Ada juga diantaranya yang disebabkan sakit infeksi berulang,buruknya fasilitas sanitasi serta minimnya akses air bersih dan kurangnya kebersihan lingkungan.Inilah yang kita lakukan penyuluhan ke lapangan agar masyarakat mengetahui penyebab stunting ini,"kata Indra belum lama ini.
Indra juga menyebutkan, sejak awal pemerintah pusat menginstruksikan daerah agar memprioritaskan penanganan stunting di daerah masing-masing, banyak aksi yang sudah dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru. Semisal dengann membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat Kota Pekanbaru, Kecamatan, hingga kelurahan. Kemudian melakukan Audit Kasus Stunting dan pelaksanaan program Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting.
"Untuk program ini kita melibatkan semua OPD yang ada dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, termasuk juga jajaran Forkopimda untuk menjadi Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting. Pihak swasta dan BUMN juga turut kita libatkan. Sehingga penanganan stunting ini bisa berkelanjutan dan diatasi bersama,"jelas Indra lagi.
Disamping juga dilaksanakan Pengawalan Intervensi Serentak,pendampingan kepada keluarga berisiko stunting dengan memberikan KIE, fasilitasi layanan rujukan, fasilitasi bansos.Dan juga membentuk DASHAT (Dapur Sehat Atasi Stunting) serta menggelar Rembuk Stunting Kota Pekanbaru dan melaksanakan Mini Lokakarya di setiap kecamatan dalam upaya percepatan penurunan stunting.
"Alhamdulillah dari berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru, hasilnya kasus stunting di Pekanbaru sudah menurun. Hasil prevalensi stunting di Pekanbaru ditahun 2013 lalu yang mencapai 34,7 ditahun 2023 sudah turun menjadi hanya 8,7. Angka ini berpedoman pada Riset Kesehatan Dasar,Survei Status Gizi Indonesia dan Survei Kesehatan Indonesia,"papar Indra.
Sementara itu, data terakhir Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Pekanbaru, saat ini kasus stunting di Pekanbaru berjumlah 227 kasus. Dimana 165 kasus diantaranya diintervensi melalui pelaksanaan program Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting. (aya)