PEKANBARU, DENTINGNEWS--Terbatasnya keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru menjadi kendala bagi Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menerapkan program UHC di Kota Pekanbaru.
Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru Muflihun mengatakan dibutuhkan dana sekitar Rp74 Miliar agar program UHC bisa direalisasikan.
Hal ini disampaikan Muflihun usai penandatanganan nota kesepahaman antara BPJS Kesehatan Kota Pekanbaru dengan Pemko Pekanbaru, Rabu (28/12).
Muflihun menjelaskan, Pemerintah Kota Pekanbaru sebenarnya sangat ingin program UHC bisa berjalan.
“Saya sampaikan tadi siapa sih kepala daerah yang tidak mau UHC ini cepat dilaksanakan , semua pasti mau karena ini menyangkut mayarakat. Tapi hari ni Pekanbaru ada kendala yang harus sama-sama kita pahami. Kondisi Pekanbaru belum pulih, saya masuk dengan keadaan tunda bayar yang luar biasa 140 M. Sementara untuk program UHC ini kita masih kurang uang kurang lebih 74 M,”jelas Muflihun.
Disampaikan Muflihun, untuk mempercepat terlaksananya program UHC di Pekanbaru, berbagai upaya akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.
Seperti menggandeng perusahaan swasta yang ada di Pekanbaru untuk bergotong royong membantu meringankan beban Pmeerintah melalui bantuan bina lingkungannya atau CSR.
“Kita minta bantuan tambahan dari Gubernur, kita uga minta bagaimana optimalisasi pajak rokok kita,”tambah Muflihun.
Mufihun menyatakan dengan keikutsertaan semua pihak dalam percepatan pelaksanaan UHC di Pekanbaru, tentu akan mengurangi beban dari APBD Kota Pekanbaru.
Universal Health Coverage merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau. (yani )