PEKANBARU, DENTINGNEWS--- Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM) Wilayah Riau mendukung pelaksanaan program Perhutanan Sosial di Riau. Mengingat program Perhutanan Sosial merupakan salah satu program yang membuka akses masyarakat mengelola hutan.
"Program ini juga sejalan dengan visi dan misi FKKM yaitu mendorong upaya proses-proses pengembangan dan penguatan kelembagaan kehutanan masyarakat serta membantu mencegah dan menyelesaikan konflik hutan dan lahan,"ungkap Sekeretaris Wilayah FKKM Wilayah Riau Hasan Supriyanto pada saat audiensi dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, Mamun Murod, Senin (13/2).
Lanjut Hasan, dalam pelaksanaan program Perhutanan Sosial di Riau, FKKM siap untuk berperan serta secara aktif.
Salah satu peran yang selama ini dilakukan antara lain tergabung dalam keanggotaan kelompok kerja Percepatan Perhutanan Sosial.
Selain FKKM Riau juga turut serta dalam proses pengajuan perizinan perhutanan sosial termasuk dalam proses verifikasi teknis.
"FKKM dari proses berdirinya memang mendorong keterlibatan multipihak dalam pengelolaan hutan. Karena disadari era saat ini adalah era kerjasama atau kemitraan, termasuk dalam pengelolaan hutan,"imbuh Hasan.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Riau, Mamun Murod yang menerima langsung kunjungan FKKM menyambut baik keberadaan FKKM Wilayah Riau dalam pembangunan kehutanan yang melibatkan multipihak.
Menurutnya FKKM memiliki peran strategis karena secara kelembagaan FKKM terdiri dari keterwakilan beberapa pihak termasuk dunia usaha dan NGO.
"Salah satu peran yang dapat dioptimalkan adalah dalam upaya optimalisasi program Perhutanan Sosial. Apalagi Program Perhutanan Sosial memerlukan dukungan banyak pihak temasuk dukungan organisasi seperti FKKM dan organisasi lainnya. Karena setiap lokasi yang memperoleh perizinan Perhutanan Sosial memiliki karakteristik yang berbeda,"terang Mamun.
Selain itu Mamun juga berharap FKKM bisa menjadi wadah untuk diskusi dan komunikasi yang tepat dalam merumuskan pembangunan kehutanan kedepan dalam rangka upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.(eci)