SIAK, DENTINGNEWS----- Ada syarat khusus yang tengah disiapkan Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli, M.Si., bagi aparatur sipil negara (ASN) beragama Islam yang ingin menduduki jabatan eselon II, III, dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak. Tak cukup hanya memiliki kompetensi profesional, calon pejabat juga diwajibkan mampu membaca Al-Qur’an dengan lancar.
Rencana kebijakan tersebut disampaikan Afni saat membuka Bimbingan Teknis Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) sekaligus meluncurkan Gerakan Siak Bebas Buta Aksara Al-Qur’an di Balairung Datuk Empat Suku, Kompleks Rumah Rakyat, Senin (16/11/2026).
Afni mengatakan, persyaratan tersebut akan dibahas bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Siak untuk selanjutnya dipertimbangkan menjadi ketentuan dalam pengangkatan pejabat di lingkungan Pemkab Siak.
“Karena kita launching Gerakan Siak Bebas Buta Aksara Al-Qur'an, maka wajib dimulai dari pejabatnya juga. InsyaAllah ada syarat khusus bagi para ASN yang beragama Islam, yang ingin menduduki jabatan pejabat eselon II, III dan IV, selain dinilai kompetensinya secara profesional, ada tambahan khusus wajib mampu lancar membaca Al-Qur’an,” ungkap Afni.
Bupati perempuan pertama di Siak itu menegaskan, jabatan yang dibiayai dari uang rakyat harus diiringi tanggung jawab moral dan nilai-nilai keagamaan. Karena itu, kemampuan membaca kitab suci Al Quran menjadi salah satu persyaratan yang ingin didorong bagi pejabat muslim.
“Kalau bisa baca Al-Qur’an, tentu wajib mengamalkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sudah berpegang teguh pada ajaran dan nilai-nilai yang terkandung dalam Al Quran, insyaAllah nantinya memimpin dengan amanah, takut pada Allah," tegasnya.
Afni mengungkapkan, gagasan tersebut berawal dari usulan para guru Pendidikan Agama Islam se-Kabupaten Siak. Ia menyambut baik aspirasi tersebut dan berkomitmen memperjuangkannya agar bisa diterapkan dalam melakukan pemilihan pejabat di lingkungan Pemkab Siak.
Menurut Afni, Kabupaten Siak sebenarnya sudah lebih dahulu menerapkan persyaratan kemampuan membaca Al-Qur’an dalam proses seleksi calon penghulu atau kepala desa beragama Islam.
Ketentuan itu mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 16 Tahun 2018, khususnya Pasal 20 huruf n. Dalam regulasi tersebut, bakal calon penghulu beragama Islam diwajibkan mampu membaca Al-Qur’an.
Kemampuan tersebut diuji secara langsung atau dibuktikan melalui surat keterangan resmi dari Kantor Urusan Agama (KUA) di kecamatan setempat. Calon yang tidak memenuhi persyaratan dinyatakan gugur dalam tahapan pencalonan.
"Bagi para Penghulu sudah lebih dulu diterapkan. Jadi saatnya calon pejabat yang juga diwajibkan syarat bisa membaca Al Quran. Pada pemilihan pejabat eselon berikutnya, diupayakan bisa diterapkan sebagai bentuk kearifan lokal dan tanggungjawab bersama menjaga moral," kata Afni.
Afni berharap, Gerakan Siak Bebas Buta Aksara Al-Qur’an tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi menjadi gerakan bersama yang dimulai dari lingkungan pemerintahan, lembaga pendidikan hingga masyarakat luas.
Afni meminta guru-guru PAI menjadi ujung tombak dalam membangun kemampuan membaca Al-Qur’an sejak usia dini. Melalui bimbingan teknis tersebut, kapasitas dan kompetensi para guru diharapkan semakin meningkat.
Dengan penuh harapan, Afni juga mengingatkan para pendidik agar tetap istiqomah menjalankan tugas mencerdaskan generasi, meskipun menghadapi berbagai keterbatasan.
“Saya berharap melalui Bimtek ini kapasitas bapak-ibu semakin meningkat dan semakin semangat. Mudah-mudahan bapak-ibu tetap istiqomah,” pesannya.
Afni menegaskan, tujuan akhir gerakan tersebut bukan sekadar membuat masyarakat mampu mengeja dan membaca ayat-ayat Al-Qur’an, melainkan juga memahami serta mengamalkan kandungannya dalam kehidupan sehari-hari.
“Harapannya kita semua tidak hanya mampu membaca Al-Qur’an, tetapi juga memahami dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dalam kehidupan sehari-hari, demi mengejar ridho Allah SWT,” ucap Afni. (Sya)