Kanal

Pemprov Riau Mulai Bahas UMP 2027, Libatkan Unsur Pekerja dan Pengusaha

PEKANBARU,DENTINGNEWS--- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mulai mematangkan persiapan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027. Pembahasan dijadwalkan berlangsung Rabu (18/11/2026) dengan melibatkan seluruh unsur Dewan Pengupahan.

Melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Pemprov Riau akan mempertemukan perwakilan pemerintah, pekerja atau buruh, serta pengusaha untuk membahas besaran upah minimum yang akan berlaku tahun depan.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan proses penetapan UMP berjalan sesuai ketentuan, sekaligus mempertimbangkan berbagai kepentingan dunia ketenagakerjaan.

Kepala Disnakertrans Provinsi Riau, Roni Rahmat, mengatakan rapat bersama Dewan Pengupahan tersebut merupakan tahapan awal dalam proses penetapan UMP Riau 2027.

"Besok kita rapat dengan Dewan Pengupahan untuk membahas penetapan UMP sesuai yang sudah diinstruksikan oleh Kemenaker," kata Roni Rahmat, Selasa (17/11/2026).

Ia menjelaskan, pembahasan akan dilakukan dengan memperhatikan masukan dari seluruh unsur yang tergabung dalam Dewan Pengupahan.

Hasil pembahasan tersebut nantinya akan dirumuskan menjadi rekomendasi kepada Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto.

Rekomendasi Dewan Pengupahan menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi gubernur sebelum menerbitkan Surat Keputusan (SK) penetapan UMP Riau 2027.

Roni menyebutkan, proses penetapan upah minimum memiliki batas waktu yang harus dipenuhi. Sesuai ketentuan yang menjadi pedoman pemerintah, UMP provinsi paling lambat ditetapkan pada 21 November 2026.

"Sesuai aturan penetapan UMP itu paling lambat sudah harus disahkan 21 November," ujarnya.

Setelah penetapan UMP tingkat provinsi, tahapan selanjutnya dilanjutkan dengan pembahasan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Pemerintah kabupaten dan kota akan melakukan proses penetapan UMK dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku. Batas waktu pengesahannya ditetapkan paling lambat 25 November 2026.

"UMK paling lambat harus disahkan 25 November," kata Roni.

Pemprov Tunggu Hasil Pembahasan

Terkait kemungkinan besaran kenaikan UMP Riau 2027, Roni belum memberikan gambaran lebih jauh.

Menurutnya, pemerintah perlu menunggu hasil pembahasan bersama Dewan Pengupahan sebelum menyampaikan perkembangan mengenai besaran upah yang akan ditetapkan.

Dengan demikian, seluruh pihak diharapkan dapat mengikuti proses pembahasan secara konstruktif dan mengedepankan kepentingan bersama.

Penetapan upah minimum tidak hanya berkaitan dengan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, tetapi juga perlu memperhatikan keberlangsungan usaha serta kondisi perekonomian daerah.

Melalui pembahasan yang melibatkan unsur pemerintah, pekerja, dan pengusaha, Pemprov Riau berharap proses penetapan UMP 2027 dapat berjalan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku.

Hasil akhirnya akan menjadi pedoman pengupahan bagi pekerja dan perusahaan di Provinsi Riau pada tahun 2027.(Sya/MCR)


 

Ikuti Terus Riaupower

BERITA TERKAIT

BERITA TERPOPULER