Pj Wali Kota Teken MoU dengan Kemenkeu terkait Koordinasi Pengelolaan Keuangan

PEKANBARU, DENTINGNEWS--- Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Muflihun menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di halaman Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Selasa (23/8). Kerja sama ini terkait peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengelola keuangan daerah dan penguatan koordinasi pengelolaan keuangan negara.

"Kerja sama ini untuk pendapatan daerah. Kita harus banyak berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait sektor sawit dan sektor lainnya," kata Pj Wali Kota Pekanbaru Muflihun usai penandatanganan MoU.

Pekanbaru memang bukan daerah mayoritas perkebunan sawit. Tetapi, perkebunan sawit masih ada di Pekanbaru meski sedikit.

Sebelumnya, Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Riau Ismed Saputra dalam pidatonya mengatakan, pihaknya dengan Badan Layanan Umum (BLU) Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menyelenggarakan Pameran dan Sosialisasi Sinergi Pemberdayaan Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi (UKMK) Kemenkeu Satu di Sektor Kelapa Sawit di Provinsi Riau dari 23-25 Augustus 2022. Kemenkeu Satu merupakan program bersama yang diinisiasi dan diimplementasi bersama untuk kepentingan Kemenkeu.

"Kemenkeu Satu bertekad dan bercita-cita untuk bersatu, bersinergi, serta berkolaborasi dalam memberikan kontribusi terbaik demi kemajuan negeri. Melalui program-programnya, Kemenkeu Satu berkomitmen dalam mendukung pemberdayaan UMKM, termasuk sektor kelapa sawit untuk berkembang lebih pesat melalui APBN dari aspek permodalan murah, pembekalan keterampilan, dan mekanisme pemasaran produk," jelasnya.

Kegiatan ini sejalan dengan visi hilirisasi industri kelapa sawit 2045. Indonesia akan menjadi pusat produsen dan konsumen produk turunan minyak kelapa sawit dunia sehingga mampu menjadi penentu harga Crude Palm Oil (CPO) global.

Potensi produk sawit dan turunannya di Riau sangat besar. Melihat potensi yang besar dari produk sawit dan turunannya di Riau, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi sarana penyebarluasan informasi dan edukasi kepada khayalak luas tentang industri dan manfaat kelapa sawit beserta pengembangannya.

"UKMK pada sektor kelapa sawit berperan menyumbang 3,5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan total menyerap 16 juta tenaga kerja," ungkap Ismed.

Pada hari pertama, setelah pembukaan acara dilanjutkan dengan talk show bertema Sinergi Pemberdayaan UKMK berbasis Kelapa Sawit yang dibahas oleh Chief Change Management Officer II Central Transformation Office (CMO II CTO) Kemenkeu bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Sawit. Hari kedua, talk show bertema Arah Riset Indonesia untuk Pengembangan Industri Perkebunan Sawit: Hulu dan Hilir oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Sosialisasi Program Penelitian dan Pengembangan BPDPKS oleh Komite Litbang BPDPKS. Hari ketiga, Sosialisasi Program Pengembangan Sarana dan Prasarana BPDPKS dan Review Pelaksanaan dan Agenda Program Pengembangan Sarana dan Prasarana: Peluang dan Tantangan.

Salah satu bagian penting pada kegiatan ini, akan dilaksanakan juga penandatanganan Nota Kesepakatan antara Perwakilan Kemenkeu Provinsi Riau dengan seluruh kepala daerah dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi untuk peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola keuangan daerah serta penguatan koordinasi pengelolaan keuangan negara. Kemenkeu berkomitmen untuk terus mendukung dan memberdayakan sektor usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. (Aya)