Gas Melon Kembali 'Bikin Ulah', DPRD Pekanbaru Sorot Hal Ini

PEKANBARU, DENTINGNEWS-- ntuk kesekian kalinya, gas elpiji bersubsidi kemasan 3 kilogram, kembali 'berulah'. Sejak beberapa waktu lalu, gas ini sulit didapat di pangkalan resmi. Namun berbanding terbalik, gas melon ini begitu mudah ditemukan pada tingkatan pedagang pengecer. 

Tentu saja harga jualnya juga berbeda. Bila di tingkat pangkalan masyarakat bisa membelinya dengan harga standar yakni Rp18 ribu per tabung, maka di tingkat pengecer harganya mengalami kenaikan yang bervariasi. Ada yang menjual seharga Rp22 ribu bahkan ada pula yang bahkan mencapai Rp33 ribu per tabung. Kondisi terjadi di beberapa kawasan di Kota Bertuah. 

Menyikapi hal itu, anggota DPRD Pekanbaru dari Fraksi Nasdem, Munawar mengatakan, pihaknya audah mendengar informasi dari masyarakat, terkait kondisi gas melon di Kota Pekanbaru. 

Pihaknya menilai, kondisi ini berlangsung karena terjadi penyalahgunaan dalam pendistribusian gas melon tersebut. 

"Ini tentu kita sayangkan. Karena berdampak langsung terhadap masyarakat, karena mereka yang dirugikan. Mau tak mau, mereka terpaksa harus membeli gas melon itu jauh di atas harga yang telah ditetapkan pemerintah," ujarnya, Selasa (22/8/2022). 

Yang lebih memprihatinkan, kondisi sebenarnya bukan kali ini saja terjadi, melainkan sudah berulang-ulang.  

Munawar menduga, ada pihak atau oknum yang sengaja bermain untuk keuntungan pribadi. Padahal, dalam alur distribusi gas elpiji ukuran 3 kilogram tersebut, aturannya sudah jelas. Harga pun sudah ditentukan mulai dari distributor hingga ke tingkat pangkalan. 

"Kita menduga ada oknum yang sengaja bermain untuk kepentingan pribadi," ulangnya. 

Terkait hal itu, Munawar mengatakan pihaknya akan memanggil Pertamina RIselaku instansi yang berwenang menangani pendistribusian gas melon tetsebut. 

Langkah ini dilakukan untuk memastikan kondisi yang terjadi di lapangan sekaligus mencari solusinya. Jangan sampai terjadi pembiaran, yang pada akhirnya hanya akan merugikan masyarakat. 

"Kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut dan harus segera dicarikan solusinya. Pertamina seharusnya mengetahui apa yang terjadi saat ini sekaligus sokusinya. Kita harap jangan sampai ada pembiaran. Kita juga akan tanyakan hal ini," tegasnya. 

Munawar menambahkan, Pemko Pekanbaru dalam hal ini Dinas Perdagangan juga turun tangan menangani masalah ini.

Ia mencontohkan langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Jambi. Di daerah tetangga itu, pemerintah setempat membuat kartu yang diberikan kepada masyarakat yang dinilai layak mendapatkan bahan bakar bersubsidi untuk kebutuhan rumah tangga tersebut. 

Menurut Munawar, dengan adanya kartu tersebut pendistribusian gas melon itu jadi tepat sasaran. 

"Instansi terkait di kota kita seharusnya juga bisa membuat terobosan atau kebijakan yang bisa membantu masyarakat khususnya dari kalangan bawah, khususnya terkait pendistribusian gas melon ini," ujarnya lagi. (Rls)