Selesaikan Konflik Lahan Dengan PT SSL, Bupati Siak Komit Perjuangkan Keadilan Ekologis Masyarakat Siak

PEKANBARU, DENTINGNEWS----Meski tengah mengikuti retreat di Jatinangor,namun Bupati Siak, Afni Zulkifli  masih tetap memantau perkembangan terkini di Kabupaten Siak. Termasuk terkait penanganan pasca  konflik lahan dan kerusuhan di PT Siak Sri Lestari (SSL)PT SSL beberapa waktu lalu.

Kepada wartawan, Afni mengungkapkan hingga saat ini ia  masih terus berkoordinasi dengan semua pihak yang terlibat penanganan pasca kerusuhan di PT SSL.

"Alhamdulillah kami tetap solid untuk menjaga semuanya tetap kondusif pasca kerusuhan di PT SSL beberapa waktu lalu,"ungkap Afni dalam pernyataan tertulisnya,Selasa (24/6).

"Tentu semuanya kami urai dan selesaikan sesuai aturan UU. Kami paham membedakan mana rakyat kecil, mana cukong murni dan mana 'cukong berijin', dan saya tidak punya hutang dengan cukong manapun, dengan perusahaan manapun. Hutang kami dunia akhirat hanya dengan Allah dan rakyat Siak,"tegas Afni.

Sebab itu juga Afni  menegaskan, sesuai dengan sumpah yang diucapkan di bawah Al Quran sebagai pemimpin Siak. Ia memiliki kewajiban  menjaga Siak dan seisinya. Tentunya sesuai dengan UU yang ada dengan menghormati hukum serta tidak akan mengintervensi hukum.

"Kami ikut mengecam tindakan anarkis di PT SSL dan kejadian serupa jangan sampai terulang Kembali,"imbuh Afni yang memiliki background  akademisi dan aktivis lingkungan.

Sebagai pemimpin Siak hari ini, Afni menegaskan ia  berkewajiban melindungi petani sawit kecil yang memiliki hak di dalam kawasan hutan produksi PT SSL. Dimana hak-hak mereka juga terlindungi secara hukum sebagaimana diatur oleh UUCK. Pola penyelesaiannya secara hukum juga tersedia.

Menurut Afni lagi,saat ini ada dua urusan yang terjadi di Siak yang beda jalur dan kasusnya serta berbeda  pula kewenangan dan penanganannya. Pertama terkait kasus kerusuhan PT SSL yang berujung pada pengrusakan, pembakaran, akan menjadi  ranah penegak hukum. Kemudian penyelesaian sengketa lahan,  inilah jalur administrasi yang disediakan negara dan wajib dihormati bersama juga dan  Bupati hanya menjadi mediator saja.

Dipaparkan Afni, PT SSL beroperasi bukan pada kawasan hutan konservasi atau lindung. Melainkan kawasan hutan produksi (HP) yang berada di tengah jantung Kampung Tumang. Pola penyelesaian konflik pada wilayah HP sudah ada diatur dalam UU. Sejak ijinnya keluar, SSL hanya bisa menguasai tak sampai separuh dari luas ijin yang diberikan. Sebagian besar wilayahnya sejak dahulu kala sudah berkonflik dengan masyarakat.

"Konflik sering memuncak karena tak ada koordinasi saat perusahaan ingin menambah luasan penanaman akasia, dengan cara menumbangkan tanaman sawit yang sudah ada. Itupun menumbangkan sawit kabarnya malam-malam, diam-diam.Kalau semua perusahaan seperti SSL bertindak sendiri di wilayah konflik tanpa koordinasi dgn pemerintah daerah, apa jadinya Siak kami?,"cetus Afni.

Ditegaskan Afni, meski mendapat ijin dari Kementerian, semua perusahaan HTI yang beroperasi di Siak, sudah selayaknya menghormati tuan rumah saat melakukan kerja-kerja di wilayah konflik yang sensitif.  

Karena faktanya, jumlah luasan ijin HP di Siak yang operasi bisnisnya seperti SSL jauh lebih banyak dari APL yang menjadi wilayah mukim dan tempat hidup hampir setengah juta rakyat Siak. Ada perebutan ruang hidup yang sangat tajam antara dominasi bisnis korporasi, dengan urusan seorang Ibu menjaga periuk nasi.

"Puluhan desa di Siak saat ini masih berada di dalam dan sekitar kawasan hutan produksi. Kami sedang berjuang agar rakyat kecil mendapatkan keadilan ekologis, tanpa mengganggu kepentingan bisnis. Potensi konflik lahan di Siak sangat tinggi. Tugas kami menjaga jangan sampai konflik terjadi lagi dan lagi.Cukuplah konflik Tumang menjadi pembelajaran kita semua, bahwa Siak harus kita cintai dan jaga Bersama,"pungkas Afni.(aya)