Kunjungi Sumbar, Wabup Rohil Bantah Gunakan Fasilitas Negara

ROHIl, DENTINGNEWS----- Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir secara resmi menyampaikan klarifikasi atas beredarnya informasi negatif di media sosial yang menyebutkan bahwa Wakil Bupati Rokan Hilir Jhony Charles,  beserta istri dan rombongan dari Dinas Sosial diduga menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi saat kunjungan ke Sumatera Barat.

Klarifikasi ini disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Rokan Hilir guna meluruskan informasi yang dinilai tidak akurat, menyesatkan, dan berpotensi menimbulkan keresahan publik.

Dalam penjelasannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa seluruh biaya perjalanan, meliputi konsumsi, penginapan, bahan bakar kendaraan, hingga kebutuhan pribadi selama perjalanan, sepenuhnya menggunakan dana pribadi yang bersumber dari usaha kebun miliknya, tanpa melibatkan anggaran Pemerintah Daerah.

Penggunaan kendaraan dinas, menurutnya, dilakukan semata-mata karena adanya undangan resmi ke kediaman Bupati Agam sebagai bagian dari silaturahmi kelembagaan sebelum penyaluran bantuan kemanusiaan, serta dilaksanakan pada hari libur nasional sehingga tidak mengganggu aktivitas pemerintahan.

" Saya pergi ke Sumbar memakai uang pribadi, baik makan, kamar, BBM dan saku.  Dan itupun dilakukan di tanggal merah," kata Wabup Jhony Charles, Minggu (28/12/2025).

Terkait penggunaan kendaraan dinas, Wakil Bupati menjelaskan bahwa kendaraan dinas dengan nomor polisi BM 2 P digunakan karena adanya undangan resmi dari Bupati Agam dan Ketua TP PKK Kabupaten Agam untuk melaksanakan silaturahmi kelembagaan di kediaman resmi sebelum penyaluran bantuan kemanusiaan. 

Ia menegaskan bahwa agenda tersebut merupakan bagian dari hubungan kerja antarpemerintah daerah dan etika kelembagaan, bukan aktivitas pribadi ataupun kegiatan rekreasi sebagaimana yang berkembang di ruang digital. 

Wakil Bupati juga memaparkan kronologis perjalanan darat yang ditempuh dengan kondisi medan berat, waktu tempuh yang panjang, dan tingkat kelelahan tinggi, sebagai bagian dari misi kemanusiaan mendampingi Ketua TP PKK Rokan Hilir dalam penyaluran bantuan bencana ke Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam.

Terkait isu dugaan liburan dan penyalahgunaan fasilitas negara, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir menegaskan bahwa narasi tersebut tidak memiliki dasar fakta yang dapat dipertanggungjawabkan serta mengabaikan konteks kegiatan sosial, koordinasi antarpemerintah daerah, dan dokumentasi lapangan yang telah dipublikasikan secara terbuka.

Pemerintah daerah juga menekankan bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan sejalan dengan prinsip akuntabilitas, kepatuhan terhadap aturan, dan semangat solidaritas kemanusiaan. Saat ini, Pemkab Rokan Hilir terus melakukan evaluasi internal, penguatan transparansi informasi, serta klarifikasi berkelanjutan kepada publik guna mencegah disinformasi serupa di masa mendatang.

Pemerintah mengajak masyarakat dan insan media untuk bersikap bijak, kritis, dan mengedepankan literasi informasi dalam menyikapi setiap konten digital, serta tidak mudah terpengaruh oleh potongan visual yang dilepaskan dari konteks utuh kegiatan.

Dengan klarifikasi ini, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir berharap kepercayaan publik tetap terjaga dan perhatian bersama dapat kembali difokuskan pada substansi utama, yakni upaya kemanusiaan, kepedulian sosial, dan penguatan solidaritas antarwilayah dalam menghadapi bencana.(Rls)