Pemko dan DPRD Pekanbaru Sepakat Gesa Pengesahan APBD 2026

PEKANBARU,DENTINGNEWS---- Wali Kota Pekanbaru H Agung Nugroho SE MM menggelar rapat konsultasi pimpinan bersama Ketua DPRD Pekanbaru M Isa Lahamid di Kompleks Perkantoran Tenayan Raya, Senin (5/1/2026).  

Rapat tersebut digelar untuk menyatukan persepsi antara Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru dan DPRD dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026. 

Wako Agung hadir didampingi Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Pekanbaru Ingot Ahmad Hutasuhut, serta jajaran pejabat Pemko Pekanbaru.  

Dari DPRD, turut hadir Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Tengku Azwendi Fajri dan Diki Suryadi.
Usai rapat, Agung menegaskan tidak ada perpecahan antara Pemko dan DPRD Pekanbaru sebagaimana isu yang berkembang di tengah masyarakat. 

"Di tengah isu adanya perpecahan antara pemerintah kota dan DPRD, sebenarnya tidak ada. Kami hanya sama-sama mencari yang paling benar dan sesuai aturan dalam pembahasan APBD 2026," kata Wako Agung. 

Ia menyampaikan, Pemko dan DPRD sepakat untuk segera mengesahkan APBD Tahun 2026. 

Untuk memastikan seluruh proses penganggaran berjalan sesuai regulasi, Pemko berencana melibatkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Pemko Pekanbaru akan mengundang Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri ke Pekanbaru melalui forum diskusi kelompok terarah (FGD).

"Ada beberapa hal yang ingin kami pastikan aturannya paling benar. Karena itu kami sepakat menggelar FGD. Apa pun hasilnya, akan kami tindak lanjuti dengan pembahasan lanjutan hingga ketok palu anggaran," ujarnya.

ementara itu, Ketua DPRD Pekanbaru M Isa Lahamid berharap pembahasan APBD 2026 dapat berlangsung cepat, efektif, dan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.

"Kita ingin membangun kesepahaman terkait kebutuhan masyarakat Pekanbaru tanpa melanggar regulasi yang ada," ujarnya. 

Isa menambahkan, pihaknya menargetkan pengesahan APBD Pekanbaru Tahun 2026 dapat dilakukan dalam waktu dekat. 

"Mudah-mudahan minggu ini bisa disahkan. Kita mengundang Dirjen Kemendagri agar ada kesepahaman yang sama terkait tahapan dan metode penganggaran APBD," pungkasnya.***