69 Tahun Riau, Pertumbuhan Ekonomi Meningkat, Pemerataan Jadi Tantangan

PEKANBARU,DENTINGNEWS---- Memasuki usia ke-69, Provinsi Riau mencatat sejumlah perkembangan positif dalam pembangunan ekonomi dan manusia. Namun, capaian tersebut masih dihadapkan pada tantangan pemerataan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat di seluruh kabupaten dan kota.

Gambaran tersebut menjadi bagian dari evaluasi Pemerintah Provinsi Riau dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau dalam rangka Hari Jadi ke-69 Provinsi Riau, Minggu (9/8/2026).

Pertumbuhan ekonomi, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan menjadi modal penting bagi Riau untuk melanjutkan pembangunan. Di sisi lain, kesenjangan antarwilayah pada sejumlah sektor masih membutuhkan perhatian, terutama terkait pendidikan, infrastruktur, kesempatan kerja, dan kesejahteraan masyarakat.

Plt. Gubernur Riau, SF Hariyanto mengatakan peringatan Hari Jadi Riau tidak boleh hanya menjadi momentum untuk melihat capaian, tetapi juga kesempatan mengevaluasi pekerjaan yang belum selesai.

"Pada peringatan Hari Jadi Riau ini, kita tidak hanya membawa angka dan capaian. Kita membawa tanggung jawab untuk menjelaskan apa yang sudah dikerjakan, apa yang belum selesai, dan apa yang harus kita perjuangkan bersama," ungkapnya.

Ia menyebut, ekonomi Riau pada triwulan II 2026 tumbuh sebesar 4,75 persen secara tahunan dengan kontribusi terhadap pertumbuhan nasional mencapai 5,2 persen. Sementara itu, IPM Riau telah mencapai 76,31 poin, tingkat pengangguran terbuka berada pada 4,09 persen, kemiskinan 6,19 persen, dan Gini Ratio tercatat 0,304.

Menurutnya, indikator tersebut menunjukkan adanya kemajuan dalam pembangunan Riau. Namun, pemerintah tidak ingin capaian makro tersebut menjadi alasan untuk berhenti melakukan pembenahan.

"Semua capaian tersebut patut kita syukuri, tetapi tidak boleh membuat kita berpuas diri. Masih ada wilayah yang membutuhkan perhatian lebih agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata," katanya.

SF Hariyanto mencontohkan masih adanya perbedaan capaian pembangunan manusia dan tingkat kemiskinan antarwilayah. Karena itu, percepatan pemerataan menjadi salah satu agenda yang terus didorong pemerintah dengan mempertimbangkan kewenangan dan kemampuan fiskal daerah.

"Pesan dari angka-angka ini sangat jelas, bahwa pemerataan harus kita percepat. Kita ingin pembangunan tidak hanya terlihat dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga hadir dalam bentuk pelayanan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat," tuturnya.

Menurut SF Hariyanto, pemerintah menyadari masih terdapat kebutuhan masyarakat yang harus diselesaikan secara bertahap, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, perluasan lapangan pekerjaan hingga pengurangan kesenjangan antarwilayah.

Ia menegaskan, berbagai persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya oleh pemerintah provinsi. Diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, pemerintah kabupaten/kota, Forkopimda, instansi vertikal, dunia usaha, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, insan pers, serta seluruh elemen masyarakat.

"Seluruh ikhtiar ini tidak mungkin kita kerjakan sendiri. Riau membutuhkan kebersamaan semua pihak agar setiap persoalan dapat kita hadapi dan setiap peluang pembangunan dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya," ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Riau, Kaderismanto mengatakan capaian pembangunan perlu diikuti dengan langkah nyata untuk memperkecil kesenjangan antarwilayah. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur melalui indikator makro, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat memperoleh akses yang setara terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kesempatan ekonomi.

"Pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan pemerataan. Jangan sampai kemajuan hanya dirasakan oleh wilayah tertentu, sementara masih ada masyarakat di daerah lain yang menghadapi keterbatasan akses dan pelayanan," tuturnya.

Ia mengatakan DPRD Provinsi Riau akan terus mengawal kebijakan pembangunan melalui fungsi penganggaran dan pengawasan agar program yang dirancang pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, terutama di wilayah yang masih membutuhkan percepatan.

SF Hariyanto juga mengajak masyarakat untuk terus memberikan kritik, masukan, doa, dan pengawasan agar penyelenggaraan pemerintahan semakin baik.

"Teruslah mengingatkan kami apabila pelayanan belum baik dan berikan masukan agar kebijakan pemerintah semakin tepat. Dengan kebersamaan, saya percaya Riau mampu melewati keadaan yang tidak mudah, memperkuat pondasi pembangunan, dan mewujudkan Riau yang sejahtera serta pembangunan yang berkeadilan," pungkasnya.**