Riau Dikeluarkan dari Daftar Provinsi Prioritas Nasional Penanganan Karhutla

PEKANBARU, DENTINGNEWS ---- Upaya maksimal Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama seluruh Satgas dalam penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) membuahkan hasil. Provinsi Riau resmi dikeluarkan dari daftar prioritas nasional penanganan Karhutla tahun 2026.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Kristomei Sianturi saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto mengapresiasi dukungan Pemerintah Pusat terkait penanganan Karhutla di Riau. Menurutnya, keberhasilan Riau keluar dari daftar prioritas nasional ini tak lepas dari kerja keras Satgas Karhutla Riau, serta dukungan masyarakat.

"Tentu ini menjadi hal yang patut kita apresiasi. Atas kerjasama Satgas Karhutla, relawan hingga masyarakat yang membantu proses pemadaman api sesuai dengan arahan bapak Presiden RI, bahwa penanganan harus dilakukan dengan sistem gotong royong dan kerja sama. Sehingga, Riau dinyatakan keluar dari daftar prioritas nasional atas penanganan bencana Karhutla," kata SF Hariyanto, Sabtu (24/10/2026).

Kendati demikian, kedepannya Pemerintah Provinsi Riau bersama Forkopimda dan stakeholder terkait tetap melakukan mitigasi dan antisipasi secara rutin dan berkelanjutan. Sehingga titik api yang sewaktu-waktu bisa muncul dapat segera dituntaskan. 

"Pemprov Riau akan tetap siaga penuh, terutama menjelang puncak musim kemarau, agar status zero hotspot dapat dipertahankan," ungkapnya.

SF Hariyanto juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Menurunya, peran aktif masyarakat merupakan kunci utama dalam menjaga Riau tetap zero titik api.

"Kita minta dukungan dari masyarakat. Agar tidak lagi membuka lahan dengan cara membakar. Tanpa kesadaran bersama untuk berhenti membakar, upaya yang telah dilakukan Satgas Karhutla di lapangan akan sia-sia," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Kristomei Sianturi menyebutkan terjadi penurunan signifikan titik api (hotspot) di sejumlah daerah.

Dari yang awalnya 6 provinsi prioritas, Riau sudah kami keluarkan, karena di Riau sudah tidak ada lagi titik api. Sehingga tersisa 5 provinsi prioritas," kara Kristomei.

Adapun 5 provinsi yang masih menjadi prioritas nasional penanganan Karhutla saat ini yakni Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, dan Kalimantan Barat.

Sementara itu, untuk provinsi yang mengalami kenaikan titik api, yakni Provinsi Sumatera Selatan dan Jambi, namun kenaikan tersebut dinilai tidak terlalu signifikan.

"Kami terus berkoordinasi agar penanganan Karhutla dapat berjalan maksimal di seluruh wilayah," pungkasnya.(Sy/MCR)