Masuk Ketegori Bagus, Mendagri Apresiasi Serapan Anggaran Pekanbaru

PEKANBARU, DENTINGNEWS--- Tingginya serapan anggaran Kota Pekanbaru di tahun 2022 ini mendapat apresiasi dari Mendagri, Tito Karnavian. Hal ini disampaikan Mendagri dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Gubernur dengan Bupati, Walikota, Camat dan Lurah se-Riau, Selasa (8/11) di Grand Central Pekanbaru. 

 Pekanbaru menjadi Kota kedua setelah Bengkalis yang serapan anggarannya bagus, baik belanja maupun pendapatan

"Iya Alhamdulillah tadi kita nomor dua. Tentu kita apresiasi kepada OPD ya," ujar Muflihun, Selasa (8/11).

Ia mengatakan dalam dalam Rakor tadi, memang ada beberapa hal yang disampaikan oleh Mendagri. Seperti bagaimana pemerintah bisa menjaga inflasi serta bisa memperhatikan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

"Jadi memang tadi itu pesannya untuk keseluruhan ya (seluruh Walikota/Bupati dan Camat lurah) yang hadir. Bagaimana pemerintah bisa menjaga inflasi, memperhatikan PEN, kemudian ekonomi nasional juga. Tak lupa juga program pusat seperti stunting juga harus diperhatikan," Ungkapnya.

Artinya itu diminta kepada daerah, kepada camat lurah untuk bisa tahu kondisi masyarakatnya. 

"Artinya kita buat program itu harus menyentuh ke masyarakat, itu intinya," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta kepala daerah di Riau untuk tidak main-main dan memaksimalkan anggaran pendidikan.

Hal ini diungkapkan Mendagri dalam arahannya dalam Rapat Koordinasi Gubernur dengan Bupati, Walikota, Camat dan Lurah se-Riau, Selasa (8/11) di Pekanbaru.

Mendagri mengatakan, pemerintah daerah harus fokus pada program SDM, salah satu contoh penting mandatori bidang pendidikan 20 persen. Akan tetapi angka tersebut diingatkan mantan Kapolri ini jangan hanya terealisasi saja, namun juga harus ada manfaat.

"Jangan hanya terealisasi belanjanya, tapi tak bermanfaat, tak efektif dan efisien. Kata Presiden itu, jangan hanya soal uangnya sudah dikirim, tapi harus terdeliver, bermanfaat," tegas Tito.

"Banyak mindset kita kan selama ini Pendidikan 20 persen isinya untuk proyek. Buat proyek ini, harganya mark up dengan rekanan, setelah itu barangnya tidak terpakai, ya sudah. Nah setelah itu jadi temuan jajaran kejaksaan dan kepolisian, begitu ada laporan masuk diperiksa, kan kita tak mau hal itu," imbuhnya lagi.

Selain itu, Mendagri juga meminta kepala daerah sampai ke jajaran, memikirkan bagaimana anak-anak bisa sekolah mulai dari SD, SMP, dan SMA gratis. (Yani)