Dukung Anggota Legislatif Bebas Berpendapat, Jhonny Charles Suarakan Gaji dan Reses Dewan Langsung Dari APBN

PEKANBARU, DENTINGNEWS---Kendati pemilihan Calon Legislatif baru akan berlangsung pada Februari tahun 2024 namun sejumlah wacana mulai muncul terkait kinerja dari para anggota legislatif ke depannya.

Salah satunya disuarakan oleh tokoh muda Riau asal Rokan Hilir, Jhonny Charles perihal hak-hak DPRD.

Menurut Jhonny Charles yang akan akrab disapa JC, akan lebih baik untuk pembayaran honor atau gaji dari anggota legislatif serta juga dana resesnya mulai dari tingkat provinsi dan kabupaten kota langsung dari pusat melalui APBN. Sehingga para legislator terpilih bisa lebih fokus menjalankan tugasnya untuk merumuskan berbagai peraturan daerah.

Selain itu menurut JC dengan gaji dan dana reses langsung dari APBN, para anggota dewan bisa lebih "bebas" dalam berpendapat  dan melakukan pengawasan serta juga memberikan masukan kepada kepala daerah jika memang kebijakannya ada yang tidak sesuai dengan aturan atau juga tidak berpihak kepada rakyat.

"Yang terjadi saat ini terkesan seperti lipstik jika legislator berseberangan pandangan dan memberikan kritikan akan dengan mudah di sentil hak penundaan gaji dan aspirasinya diganggu sehingga menjadi alat bagi kepala daerah untuk terkesan bekerja apa yang dia mau,"ungkap JC.

JC berpendapat, hubungan harmonis antara legislatif dan eksekutif memang sangat diperlukan untuk bersama membangun satu daerah. Namun jika legislatif bisa dibungkam oleh eksekutif dengan memperlambat proses pencairan gaji mereka tentu akan sangat disayangkan. Karena ujung-ujungnya pihak legislatif akan menyetujui apapun yang dibuat oleh kepala daerah.

"Jika bagus dalam menjalankan tugas tidak masalah, yang menjadi masalah jika berbagai kebijakan yang dibuat oleh kepala daerah melenceng, salah arah dan tidak memihak rakyat. Ditambah  tidak ada arah pembangunan dan perekonomian yang jelas tentu pihak yamg akan dirugikan adalah masyarakat banyak. Sementara untuk bersuara lebih keras lagi, para anggota legislatif tidak bisa mengingat gaji mereka itu,"jelas JC.

JC berkeyakinan jika gaji dan dana reses para anggota legislatif diambil alih oleh pusat, tentu mereka akan bisa lebih nyaring lagi untuk membangun daerah.Dan tidak hanya asal-asalan menyetujui atau mengesahkan Perda apapun itu. Bisa jadi juga tidak semua suara yang diberikan para anggota dewan untuk menyetujui kebijakan kepala daerah betul-betul sesuai dengan hati nurani mereka. Namun karena kebutuhannya, mereka terpaksa untuk menyetujui.

Terkait penyaluran gaji dan dana reses dari pusat ini, JC juga mendukung  dilakukannya jajak pendapat dengan mereka yang sudah pernah maupun sedang  menjalani masa tugas  sebagai anggota dewan, apakah setuju atau tidak dengan wacana tersebut.

"Kalau legislatif  sudah mendapatkan kemerdekaan demokrasi berpendapat, merumuskan dan mengawal arah pembangunan negeri yang lebih baik, ini akan mendorong negeri Riau cepat lebih maju dan berkembang. Harus ingat Riau ini negeri yang sangat strategis secara geografis,"sambung JC.

Dalam kesempatan itu, JC juga berharap wacana ini bisa menjadi salah satu pemikiran dan terobosan bagi Caleg DPRD RI dari Riau yang terpilih nantinya untuk disuarakan di  Senayan. (Rls)