Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpadu di Pekanbaru Senilai Rp902 Miliar

PEKANBARU,DENTINGNEWS----  Presiden Joko Widodo meresmikan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpadu (SPALDT) Bambu Kuning di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, pada Jumat, 31 Mei 2024. Proyek yang telah dimulai sejak tahun 2020 tersebut menelan biaya investasi sebesar Rp902 miliar.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menekankan pentingnya sistem ini dalam menjaga lingkungan dan kualitas air untuk masa depan Kota Pekanbaru. "Hari ini masyarakat Kota Pekanbaru memiliki sistem pengelolaan air limbah terpusat untuk mengolah air limbah yang ada di Kota Pekanbaru, menjaga lingkungan air, menjaga kualitas air tanah, menjaga air baku yang kita miliki," ucap Presiden.

Sistem pengelolaan air limbah yang baru ini memiliki kapasitas 8.000 meter kubik per hari dengan potensi untuk terhubung ke 11 ribu sambungan rumah tangga. Ini merupakan langkah besar dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan air dan menjaga lingkungan.

"Ini sangat baik sehingga air baku, kualitas air yang ada di Pekanbaru bisa kita kelola di masa-masa yang akan datang," ungkapnya.

Presiden Jokowi juga mengapresiasi kerja sama antara lembaga pemerintah dan bantuan internasional dalam realisasi proyek infrastruktur yang penting ini. Proyek SPALDT ini dibiayai oleh pinjaman dari Asian Development Bank (ADB), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Kerja mestinya seperti ini, semuanya bergerak sehingga apa yang kita inginkan bisa selesai," tambahnya.

Dengan diresmikannya sistem ini, diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas hidup masyarakat Pekanbaru dan menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat.

"Saya minta agar infrastruktur pengelolaan air limbah ini betul-betul dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kualitas pelayanan air di Kota Pekanbaru dan lingkungan kita agar tetap bersih dan sehat," tutur Presiden mengakhiri sambutannya.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam acara peresmian tersebut yaitu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Pj. Gubernur Riau S.F. Hariyanto, Pj. Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa, dan pejabat lainnya. (yani/MCR)