Situs Militer AS Klaim Rusia Minta Izin RI Pakai Pangkalan AU di Papua
PEKANBARU,DENTINGNEWS -- Situs militer Amerika Serikat Janes melaporkan Rusia mengincar pangkalan Angkatan Udara Manuhua di Biak Numfor Provinsi Papua, Indonesia.
Melalui situsnya, Janes membuat laporan berjudul "Indonesia pertimbangkan opsi usai Rusia berupaya akses ke pangkalan AU" pada Selasa (14/4).
Dalam laporannya, Janes melaporkan Jakarta menerima permintaan resmi dari Moskow soal izin menempatkan pesawat Angkatan Udara Rusia (VKS) di sebuah fasilitas di provinsi paling timur Indonesia.
Sumber terpisah dari pemerintah Indonesia mengonfirmasi ke Janes permintaan tersebut diterima oleh kantor Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin usai bertemu dengan Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia Sergei Shoigu pada Februari 2025.
Dalam dokumen yang diterima Janes soal permintaan tersebut, Rusia berupaya menempatkan beberapa pesawat jarak jauh di Pangkalan Angkatan Udara Manuhua, yang berbagi landasan pacu dengan Bandara Frans Kaisiepo.
Pangkalan udara Biak merupakan rumah bagi Skuadron Penerbangan 27 Angkatan Udara Indonesia yang mengoperasikan pesawat pengintai CN235.
Sejumlah media Australia turut memberitakan laporan tersebut. Menteri Pertahanan Australia Richard Marles mengatakan pemerintah sudah "berkomunikasi" dengan Indonesia soal laporan tersebut.
Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong mengatakan pemerintah sedang mencari informasi lebih lanjut dari pihak Indonesia terkait kabar ini.
"Kami dari pihak pemerintah mencoba untuk mengonfirmasi laporan itu dan untuk mengetahui apakah laporan tersebut akurat atau tidak dan seperti apa status permintaan Rusia itu," ungkap Wong, dikutip ABC Australia.
Wong juga menyebut Rusia merupakan kekuatan disruptif dan Presiden Vladimir Putin ingin memainkan peran.
Sementara itu, Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) di Kementerian Pertahanan Indonesia Kolonel Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang membantah laporan Janes.
"Terkait pemberitaan tentang usulan penggunaan pangkalan Indonesia oleh Rusia, Kemhan mengklarifikasi bahwa berita tersebut tidak benar," kata Frega kepada CNNIndonesia.com.
Dalam laporan di ABC, Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan belum mendengar permintaan tersebut.
(aya/cnnindonesia.com)
