DAK di Pangkas Pusat, APBD Rohil Terancam Minus Rp 90 Milyar

ROHIL,DENTINGNEWS----APBD Rokan Hilir (Rohil) terancam minus Rp 90 miliar pada 2025, usai pemerintah pusat memangkas transfer dana dan menghapus program Dana Alokasi Khusus (DAK) di Dinas PUTR. Fakta ini diungkap Sekda Rohil, Fauzi Efrizal, dalam rapat bersama seluruh OPD di Kantor Bupati, Lantai 3, Senin (22/9/2025) di Bagansiapiapi, Kabupaten Rokan Hilir Riau. 

Rapat yang membahas penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2025 ini, dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Rohil, H. Fauzi Efrizal, S.Sos., M.Si., selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). 

Dalam forum tersebut, Sekda menjelaskan bahwa salah satu faktor krusial penyebab defisit adalah penghapusan seluruh kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR). Kondisi ini mengharuskan Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian kebijakan terhadap program-program prioritas yang sebelumnya telah direncanakan.  

“Platform sementara APBD Perubahan kita saat ini sebesar Rp2,4 triliun, sementara belanja daerah masih mendekati Rp2,5 triliun. Oleh karena itu, kita harus menyusun langkah-langkah pengendalian agar tidak terjadi defisit,” tegas Sekda.

Sekda menekankan bahwa penyusunan APBD Perubahan harus mengedepankan prinsip disiplin fiskal dengan menyeimbangkan pendapatan dan belanja daerah. Salah satu langkah yang ditempuh adalah dengan memanfaatkan dana surplus serta sisa anggaran kegiatan sebagai instrumen untuk menutup kekurangan.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa alokasi anggaran dalam APBD Perubahan 2025 difokuskan untuk menopang kegiatan rutin pemerintah, khususnya belanja pegawai dan pembayaran Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) yang sebelumnya hanya teranggarkan beberapa bulan.

 “Alhamdulillah, pada APBD Perubahan ini kita dapat mengalokasikan anggaran TPP hingga 12 bulan penuh, sehingga hak-hak ASN dapat terpenuhi secara optimal,” imbuhnya.

Namun demikian, Sekda menegaskan bahwa keterbatasan fiskal tidak memungkinkan adanya tambahan anggaran di luar belanja rutin. Ia juga menggarisbawahi bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga memasuki triwulan ketiga masih berada pada tingkat rendah, sehingga diperlukan strategi percepatan agar target dapat tercapai sesuai proyeksi. 

Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir tetap optimistis bahwa melalui kolaborasi, kerja keras, dan kepatuhan seluruh perangkat daerah, target PAD hingga akhir tahun dapat terealisasi. Hal ini diharapkan mampu memperkuat fondasi fiskal untuk mendukung perencanaan dan penganggaran pada Tahun Anggaran 2026.

“Kami yakin, dengan kerja sama dan soliditas semua pihak, target yang telah ditetapkan dapat dicapai sesuai harapan. Pemerintah daerah akan terus berkomitmen menjaga keseimbangan fiskal demi keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Rokan Hilir,” pungkas Sekda. (aya/MCRohil)