Polda Riau dan Pemprov Riau Sidak Pasar Tradisional Pantau Harga dan Ketersediaan Kebutuhan Pokok

PEKANBARU,DENTINGNEWS----Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau bersama Pemerintah Provinsi Riau dan instansi terkait menggelar inspeksi mendadak (sidak) besar-besaran di Kota Pekanbaru pada Jumat (19/12/2025). Langkah ini diambil untuk menjamin ketersediaan stok, kelancaran distribusi, serta stabilitas harga bahan pokok menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Plt. Gubernur Riau SF Hariyanto bersama Dirreskrimsus Polda Riau Kombes Ade Kuncoro.

Tim gabungan menyisir sejumlah titik strategis rantai pasok pangan, mulai dari pasar tradisional hingga gudang penyimpanan. Lokasi yang menjadi fokus pemantauan meliputi Pasar Cik Puan, Distributor Pangan Jaya, hingga Gudang Bulog Pekanbaru. Turut hadir dalam peninjauan tersebut perwakilan Bank Indonesia Riau serta Bulog Kanwil Riau dan Kepulauan Riau untuk memastikan sinkronisasi data pangan di lapangan.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan bahwa ketersediaan bahan pangan di Provinsi Riau berada dalam kondisi aman dan terkendali menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Pemerintah memastikan seluruh kebutuhan pokok masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.

Menurutnya, masyarakat tidak perlu merasa khawatir terhadap ketersediaan bahan pangan maupun melakukan pembelian berlebihan. Pasokan dari distributor hingga pedagang berjalan normal dan telah dipersiapkan sejak jauh hari.

Menurutnya, peningkatan permintaan menjelang hari besar keagamaan merupakan pola rutin tahunan. Namun, pemerintah daerah telah menyiapkan langkah antisipatif agar lonjakan permintaan tidak berujung pada kelangkaan maupun kenaikan harga yang tidak wajar.

“Setiap tahun kebutuhan masyarakat memang meningkat, tetapi pemerintah sudah mengantisipasi melalui penguatan stok dan pengawasan distribusi,” jelasnya.

Sementara, Dirreskrimsus Polda Riau, Kombes Ade Kuncoro, menjelaskan bahwa pengawasan dilakukan secara menyeluruh mencakup harga di tingkat konsumen serta jalur distribusi guna mencegah praktik spekulan. Berdasarkan hasil pantauan di lapangan, harga komoditas pangan strategis di wilayah Pekanbaru terpantau relatif stabil.

"Kami ingin memastikan distribusi berjalan lancar, tidak ada penimbunan, dan harga tetap stabil bagi masyarakat," ungkap Kombes Ade.

Data harga di tingkat pasar menunjukkan beras premium berada di angka Rp15.400 per kilogram, gula pasir Rp17.878 per kilogram, dan minyak goreng Rp17.946 per liter. Sementara untuk komoditas bawang, tercatat bawang merah seharga Rp45.153 per kilogram dan bawang putih Rp35.819 per kilogram. Kedelai pun masih berada di level yang wajar yakni Rp16.000 per kilogram.

Untuk sektor protein hewani, tim mencatat harga daging sapi berada pada level Rp141.157 per kilogram. Sementara itu, daging ayam ras dibanderol Rp38.313 per kilogram dan telur ayam ras sebesar Rp30.275 per kilogram. Meski mayoritas harga stabil, komoditas cabai masih menunjukkan fluktuasi akibat faktor cuaca dengan rincian cabai merah seharga Rp77.803 per kilogram dan cabai rawit Rp70.944 per kilogram.

Beralih ke ketersediaan pasokan, tim memastikan gudang Bulog memiliki cadangan yang sangat mencukupi. Per 18 Desember 2025, stok beras medium tercatat mencapai 20.090.642 kilogram, ditambah beras premium sebanyak 708.545 kilogram. Selain beras, tersimpan pula stok gula sebesar 117.360 kilogram, minyak goreng 178.857 liter, serta jagung sebanyak 218.223 kilogram sebagai penyangga kebutuhan masyarakat.

Efektivitas stabilitas harga juga didukung oleh Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Realisasi penyaluran beras SPHP di wilayah Riau dan Kepri telah mencapai 26,4 juta kilogram atau 82,88 persen dari target. Khusus untuk Kota Pekanbaru, serapan distribusi bahkan telah menyentuh angka 90,95 persen, yang membuktikan bahwa intervensi pemerintah dalam menahan laju kenaikan harga berjalan sangat efektif.

Kombes Ade Kuncoro menegaskan bahwa Ditreskrimsus Polda Riau tidak akan segan mengambil tindakan hukum jika ditemukan adanya penyimpangan dalam rantai distribusi.

"Jika ditemukan penimbunan atau spekulasi harga, kami akan menindak tegas. Tujuannya agar masyarakat menyambut Natal dan Tahun Baru dengan tenang, kebutuhan pokok tersedia, dan distribusi berjalan adil," pungkasnya.(aya/MCR)