Protes Kedelai Mahal, Pabrik Tahu Tempe Jabodetabek Mogok

Sejumlah pengusaha produsen tahu dan tempe memutuskan untuk menggelar aksi mogok atau berhenti berproduksi sebagai protes lantaran harga kedelai melonjak di pasaran.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Sedulur Pengrajin Tahu Indonesia (SPTI) Musodik menyatakan, pihaknya menuntut agar pemerintah segera menurunkan harga kedelai di pasaran karena telah membebani pengusaha tahu dan tempe sebagai bagian dari Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM).

"Pertama, pemerintah lebih memperhatikan pengusaha-pengusaha kecil UMKM. Contohnya pengrajin tahu. Kedua, harga kedelai, bisa kembali normal," kata Musodik lewat sambungan telepon kepada CNNIndonesia.com, Jumat (1/1) malam.

Musodik tak bisa memperkirakan berapa jumlah produsen tempe dan tahu yang saat ini berhenti beroperasi. Namun, SPTI saat ini membawahi setidaknya 200 dari sekitar 700 produsen tahu se-wilayah Jabodetabek.

Dia mengungkapkan, kenaikan harga kedelai di pasaran saat ini telah membebani pengusaha. Harganya kini naik di kisaran angka Rp9.000 dari semula sekitar Rp7.000 per kilogram.

"Untuk keuntungan kita udah nyaris nggak dapat sama sekali. Karena kedelainya Rp9 ribu, ditambah cost produksi itu hampir, intinya nggak dapat apa-apalah," kata Musodik.

Selama tiga hari aksi mogok, Musodik menyatakan, sebagian besar pengrajin tahu dan tempe saat ini tak memperoleh penghasilan lain.

Aksi mogok rencananya akan dilakukan selama tiga hari sampai besok, Sabtu (2/1), sejak dimulai pada Kamis (31/12). Kata dia, bila pemerintah tak kunjung menurunkan harga kedelai, pihaknya akan kembali beroperasi dengan konsekuensi menaikkan harga di pasaran.

Namun demikian, Musodik mengaku pihaknya telah melayangkan surat audiensi ke Menteri Koperasi dan UMKM. Jika tidak ada halangan, katanya, audiensi akan dilakukan pada 6 Januari mendatang.

"Serentak beroperasi kembali, tapi dengan harga tahu yang udah kita naikkan juga karena kalau tidak naik, juga ini kemungkinan kedelai turun pun menurut saya masih kemungkinan kecil," kata dia.

"Kalau tidak ada halangan tanggal 6 (Januari) perwakilan SPTI nanti akan sowan ke Kementerian," imbuhnya.