Riau Usulkan 900 Sekolah Masuk Program Revitalisasi Kemendikdasmen

PEKANBARU,DENTINGNEWS---- Pemerintah Provinsi Riau terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam percepatan pembangunan sektor pendidikan. Hal itu mengemuka dalam pertemuan delegasi Provinsi Riau yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Dr Syahrial Abdi, dengan jajaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI di Gedung E Kemendikdasmen RI, Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Pertemuan tersebut dipimpin langsung Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen RI, Gogot Suharwoto. Turut hadir Inspektur Jenderal Kemendikdasmen RI Faisal Syahrul, serta perwakilan dari Pusat Penguatan Karakter Kemendikdasmen RI.

Dalam pertemuan itu, sejumlah isu strategis pendidikan di Riau dibahas, mulai dari program revitalisasi sekolah, pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT), status lahan sekolah, digitalisasi pendidikan, nasib guru non-ASN, hingga perlindungan hukum dalam pelaksanaan program pendidikan.

Sekdaprov Riau Syahrial Abdi menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan pendidikan di Provinsi Riau, khususnya melalui program revitalisasi sekolah yang dinilai sangat membantu peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.

“Tahun 2025 lalu ada 439 sekolah di Riau yang direvitalisasi, mulai dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, SMK hingga SLB. Khusus SMA ada 45 sekolah yang direvitalisasi dan 45 SMK, termasuk pembangunan satu Unit Sekolah Baru (USB) SMA di Kemuning, Indragiri Hilir dan satu USB SLB di Pagaran Tapah Darussalam, Rokan Hulu,” ujar Syahrial Abdi.

Ia berharap Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI dalam waktu dekat dapat berkunjung ke Riau untuk meresmikan secara simbolis sekolah-sekolah yang telah selesai direvitalisasi tersebut.

Secara nasional, pada tahun 2025 terdapat sekitar 16 ribu sekolah yang direvitalisasi oleh Kemendikdasmen. Sementara untuk tahun 2026, pemerintah pusat memasang target jauh lebih besar, yakni sekitar 71 ribu sekolah di seluruh Indonesia.

Dengan target nasional tersebut, Provinsi Riau diharapkan memperoleh porsi revitalisasi lebih besar dibanding tahun sebelumnya. “Jika tahun lalu 439 sekolah, maka tahun 2026 diharapkan bisa mencapai sekitar 900 sekolah yang direvitalisasi di Riau,” katanya.

Untuk jenjang SMA sendiri, saat ini telah terdapat 76 SMA dan 33 SMK di Riau yang masuk dalam sistem usulan revitalisasi tahun 2026. Selain itu, terdapat pula usulan pembangunan enam Unit Sekolah Baru (USB) SMA.

Selain revitalisasi sekolah, pertemuan juga membahas rencana pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) di sejumlah daerah di Riau. Beberapa kabupaten/kota yang telah mengusulkan pembangunan SNT antara lain Kota Pekanbaru, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Menurut Syahrial, pihak Kemendikdasmen telah turun langsung ke lapangan untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap usulan tersebut.

“Hasil verifikasi itu diharapkan sudah keluar pada 18 Mei mendatang. Kita tentu berharap seluruh usulan SNT dari Riau dapat disetujui,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu juga dibahas persoalan 17 sekolah SMA dan SMK di Riau yang berdiri di atas tanah negara eks Caltex/Chevron yang kini berada di bawah pengelolaan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR). 

Karena status lahannya masih pinjam pakai dan belum memiliki sertifikat, sekolah-sekolah tersebut selama ini belum dapat memperoleh bantuan revitalisasi

Menanggapi hal itu, Dirjen PAUD Dikdasmen dan PNF Kemendikdasmen RI, Gogot Suharwoto, menyatakan akan membahas lebih lanjut solusi agar sekolah-sekolah tersebut tetap dapat menerima program revitalisasi.

Salah satu opsi yang disepakati yakni adanya surat pernyataan dari pihak PHR yang menyatakan sekolah-sekolah tersebut diperbolehkan direvitalisasi. Surat tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi Kemendikdasmen untuk menyalurkan anggaran revitalisasi.

Pada sektor digitalisasi pendidikan, Kemendikdasmen juga memastikan dukungan lanjutan berupa bantuan perangkat Smart Board atau Interactive Flat Panel (IFP). Jika pada tahun 2025 setiap sekolah mulai dari PAUD hingga SMA/SMK telah menerima satu unit perangkat IFP, maka pada tahun 2026 masing-masing sekolah direncanakan akan memperoleh tambahan tiga unit lagi.

Program tersebut diharapkan mampu mendorong sistem pembelajaran yang lebih digital, interaktif, dan mendalam di sekolah-sekolah. Sementara, terkait keberadaan guru honorer atau yang kini disebut guru non-ASN, Kemendikdasmen menegaskan bahwa para guru tersebut tetap dapat mengajar dan memperoleh hak-haknya.

Hal itu merujuk pada Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 yang mengatur bahwa sekolah diperbolehkan menggunakan maksimal 20 persen dana BOS Pusat untuk honorarium guru non-ASN. Selain itu, pemerintah pusat juga terus mendorong pengangkatan guru non-ASN menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Aspek perlindungan hukum dalam pelaksanaan program pendidikan turut menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut. Kemendikdasmen menegaskan bahwa apabila terjadi persoalan hukum terkait program revitalisasi maupun penggunaan dana BOS Pusat, maka penyelesaiannya diutamakan melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Penanganan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) disebut sebagai langkah terakhir, agar pihak sekolah dan para guru tidak merasa takut dalam menjalankan program pemerintah.

“Sekolah dan guru harus mendapatkan perlindungan dan tidak boleh dikriminalisasi dalam pelaksanaan program pendidikan,” demikian salah satu poin penting yang mengemuka dalam pertemuan itu.

Dalam rombongan Pemprov Riau, Sekdaprov Syahrial Abdi didampingi antara lain Kepala Dinas Pendidikan Riau Erisman Yahya, Bupati Siak Dr Afni Zulkifli beserta Kadisdik Siak, Penjabat Bupati Rokan Hulu, Asisten I Pemko Dumai, Asisten I Pemkab Indragiri Hilir dan Kadisdik Inhil, Plt Kadisdik Kota Pekanbaru, Kepala BPMP Riau Dr Nilam Suri, serta sejumlah pejabat lainnya. (aya/MCR)