Realisasi Pendapatan Daerah di Riau Capai Rp12,18 triliun

PEKANBARU,DENTINGNEWS---- Ketegangan geopolitik di Timur Tengah, khususnya konflik Iran dengan Amerika Serikat beserta sekutunya, meningkatkan risiko terhadap stabilitas pasokan energi dunia dan mendorong volatilitas harga minyak. Meskipun demikian, perekonomian Indonesia khususnya di Provinsi Riau tetap menunjukkan resiliensi yang baik. 

Permintaan domestik terjaga, inflasi relatif terkendali, sektor keuangan stabil, dan APBN tetap mampu menjalankan fungsinya sebagai shock absorber dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Riau, Adnan Wimbyarto mengatakan, pada Triwulan I Tahun 2026, ekonomi Riau tumbuh 4,89 persen (year-on-year), didukung oleh kinerja sektor industri pengolahan, perdagangan, dan investasi yang tetap kuat. Selain itu, kinerja APBD pemerintah daerah di Provinsi Riau sampai dengan Juni 2026 menunjukkan perkembangan yang cukup baik. 

“Realisasi pendapatan daerah mencapai Rp12,18 triliun atau 37,41 persen dari target pendapatan tahun 2026. Secara tahunan, pendapatan daerah tumbuh sebesar 2,95 persen,” katanya, Kamis (30/7/2026) di Pekanbaru.

Sementara itu, Pertumbuhan pendapatan daerah terutama ditopang oleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tumbuh 31,90 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pendapatan transfer juga masih tumbuh positif sebesar 90,16 persen.

Sedangkan realisasi pendapatan negara sampai dengan Juni 2026 mencapai Rp15,25 triliun atau 52,11 persen dari target APBN. Capaian tersebut tumbuh sebesar 25,00 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp8,63 triliun atau tumbuh sebesar 23,94 persen secara yoy, penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp5,96 triliun tumbuh sebesar 28,73 persen secara yoy, dan penerimaan PNBP sebesar Rp662,15 miliar tumbuh 8,74 persen secara yoy.

Di sisi belanja, realisasi belanja daerah mencapai Rp10,54 triliun atau 31,32 persen dari pagu APBD. Secara tahunan, realisasi belanja daerah mengalami kontraksi sebesar 2,56 persen. 

"Kontraksi terutama dipengaruhi oleh perlambatan realisasi belanja modal, belanja transfer, dan belanja tidak terduga.

Dengan realisasi pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan realisasi belanja, APBD se-Provinsi Riau sampai dengan Mei 2026 mencatatkan surplus sebesar Rp1,61 triliun," ungkapnya. 

Kondisi tersebut menunjukkan masih tersedianya ruang fiskal yang cukup besar untuk mendukung percepatan pelaksanaan program pembangunan pada semester berikutnya.

Namun, realisasi belanja yang menurutnya belum menggembirakan tersebut perlu didorong agar bisa memberikan multiplayer effect bagi pertumbuhan ekonomi di Riau.

"Untuk itu Kanwil DJPB Provinsi Riau akan mengundang dan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah yang realisasi belanja modal, bansos dan subsidinya masih rendah dan mendorong pemda dimaksud untuk melakukan akselerasi pelaksanaan realisasi anggaran," ungkapnya lagi.

Dalam pertemuan itu, dibeberkan pula bahwa Transfer ke Daerah (TKD) telah tersalurkan sebesar Rp9,39 triliun atau 52,83 persen dari pagu. Secara tahunan, penyaluran TKD mengalami kontraksi sebesar 15,51 persen. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh lebih rendahnya realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Desa dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Meskipun demikian, penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tetap menunjukkan pertumbuhan positif.

Dengan realisasi pendapatan negara sebesar Rp15,25 triliun dan realisasi belanja negara sebesar Rp14,01 triliun, APBN Regional Riau sampai dengan Juni 2026 masih mencatatkan surplus sebesar Rp1,23 miliar.  

Sementara itu, kinerja penerimaan pajak Bulan Juni 2026 tumbuh sebesar 33,88 persen sebesar Rp8,63 triliun, dengan pertumbuhan terbesar pada kelompok pajak PPh sebesar 356,42 persen atau naik Rp884,85 M, pertumbuhan pada jenis pajak PPh 25/29 Badan terbesar dari Sektor Industri Pengolahan sebesar 630,37 persen atau naik Rp787,96 M dan Sektor Pertanian sebesar 511,09 persen atau naik Rp98,17 M.

Di sisi lain, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp5,96 triliun atau 99,13 persen dari target. Pihaknya berharap, kinerja APBD pemerintah daerah di Provinsi Riau terus membaik dan seiring dengan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau. **