Refleksi Kemerdekaan RI, Perempuan Paramadina Soroti Kesetaraan Peran di Ruang Publik

JAKARTA,DENTINGNEWS----Memperingati 81 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, Universitas Paramadina menggelar webinar “Refleksi Kemerdekaan oleh Perempuan Paramadina: Bidang Ekonomi dan Sosial Politik” pada Jumat,(14/8). Forum ini membahas perkembangan sekaligus tantangan perempuan Indonesia dalam bidang ekonomi, sosial, politik, diplomasi, hingga industri masa depan dan dimoderatori oleh Kenita Putri.

Wakil Rektor Penjaminan Mutu dan Kemitraan Universitas Paramadina, Prof. Dr. Iin Mayasari, mengatakan bahwa salah satu ukuran kemerdekaan perempuan adalah sejauh mana perempuan memperoleh ruang untuk mengambil peran strategis di ruang publik.

“Pilar utama perempuan di era kemerdekaan adalah sejauh mana perempuan diberikan ruang dan mampu mengambil peran strategis di ruang publik.”

Menurut Iin, perempuan kini tidak lagi sekadar menjadi penopang kehidupan domestik, tetapi juga telah menjadi penggerak UMKM dan motor ketahanan ekonomi keluarga. Di ranah sosial politik, keterlibatan perempuan juga menghadirkan perspektif yang lebih inklusif, humanis, dan berkeadilan. Namun, ketimpangan gender, hambatan kultural, dan akses yang belum merata masih menjadi tantangan.

Dekan Fakultas Falsafah dan Peradaban Universitas Paramadina, Dr. Rini Sudarmanti, mempertanyakan apakah ruang publik bagi perempuan di Indonesia benar-benar telah merdeka. Ia mencatat sejumlah indikator partisipasi perempuan telah meningkat, tetapi posisi strategis masih didominasi laki-laki.

“Jika di kampus, jumlah perempuan banyak sekali, namun ketika masuk ke ranah publik, jumlah itu kontan menghilang entah ke mana,” ujar Rini.

Sementara itu, Dr. Prima Naomi menyoroti masih lebarnya kesenjangan gender, khususnya dalam partisipasi ekonomi dan pemberdayaan politik. Menurutnya, peningkatan partisipasi perempuan perlu diikuti dengan kesempatan yang lebih besar untuk berada pada posisi strategis.

“Gap paling tinggi di Indonesia ada di political empowerment. Gap terbesar kedua masih di economic participation and opportunity. Itulah PR-PR penting bagi perempuan Indonesia,” kata Prima.

Perspektif politik juga disampaikan Tia Rahmania,M.Psi., yang menilai keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan merupakan bagian penting dari demokrasi yang sehat.

“Demokrasi yang memberikan ruang untuk dipilih dan memimpin bagi perempuan, adalah demokrasi yang sehat.”

Menurut Tia, keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan penting agar pengalaman dan kebutuhan perempuan dapat terakomodasi dalam kebijakan publik.

Dari perspektif psikologi, Dr. Fatchiah E. Kertamuda menekankan bahwa kemerdekaan perempuan juga perlu dibangun melalui rasa percaya diri, harga diri, dukungan keluarga, serta kesejahteraan psikologis.

Sementara itu, Dr. Peni Hanggarini menyoroti masih terbatasnya perempuan pada posisi strategis dalam diplomasi.

Ia menjelaskan bahwa sejak era pasca kemerdekaan, perempuan Indonesia telah memiliki kontribusi penting dalam diplomasi. Sejumlah nama seperti Maria Ulfah Subadio, Laily Roesad, dan Supeni Pujobuntoro menjadi bagian dari sejarah keterlibatan perempuan Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan bangsa di tingkat internasional.

Meski demikian, Peni menilai keterwakilan perempuan dalam institusi diplomasi belum sepenuhnya mencerminkan kesetaraan, khususnya pada posisi kepemimpinan.

Hendriana Werdaningsih, Ph.D., melihat craftsmanship sebagai salah satu karakter industri masa depan yang dapat berkembang melalui kreativitas, teknologi, dan kolaborasi komunitas.

“Karakter perempuan akan selalu menjadi nafas dan manufaktur masa depan yang lebih manusiawi,” ujar Hendriana.

Diskusi tersebut menegaskan bahwa makna kemerdekaan tidak berhenti pada terbebas dari penjajahan, tetapi juga mencakup kesetaraan kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi, memimpin, mengambil keputusan, dan berkontribusi dalam pembangunan Indonesia.

Melalui forum ini, Universitas Paramadina mendorong penguatan ruang partisipasi perempuan di berbagai bidang sebagai bagian dari upaya membangun Indonesia yang lebih inklusif, demokratis, dan berkeadilan.(Rls)