Terima Penghargaan, Bupati Siak Malah Bawa Catatan Kritis Terkait BPJS Kesehatan

PEKANBARU, DENTINGNEWS---- Bupati Siak Dr.Afni Z,M.Si menerima penghargaan pencapaian cakupan kesehatan semesta/ Universal Health Coverage (UHC) 2026, dengan Persentase Kepesertaan mencapai 98, 47% dan Persentase Keaktifan 82, 72%. Penghargaan ini diserahkan Sekdaprov Riau Syahrial Abdi usai Upacara peringatan Hari Kesehatan, Kamis, 12 November 2026 di halaman Kantor Gubernur Riau.

Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Bupati Siak Afni untuk menyampaikan langsung berbagai catatan kritis dampak tantangan fiskal tahun 2027, khususnya di bidang kesehatan. Karena berdasarkan Surat Edaran Gubernur Riau 2091/400.7/DINKES/2026, mulai tahun depan terjadi perubahan proporsi iuran peserta PBPU dan BP Pemda. Dimana nilai budget sharing yang tadinya Pemprov Riau 55% dan Pemkab Siak 45%, mulai 1 Januari 2027 terjadi perubahan menjadi Pemprov Riau 40% dan Pemkab Siak 60%.

Dengan demikian diperkirakan terjadi pelonjakan anggaran UHC tahun 2027 sebesar Rp.56.579.796.000 Miliar, dari sebelumnya anggaran UHC tahun 2026 Rp47.732.729.950 Miliar. Ini jelas tantangan yang tidak mudah di tengah kepastian anjloknya penerimaan daerah dari sektor DBH Migas hingga lebih 72% di tahun 2027.

"Saya memang sengaja hadir biar bisa langsung menyampaikan catatan kritis ini ke para pihak, kepada Bapak Deputi BPJS Kesehatan dan juga Pemprov Riau. Bagi saya penghargaan bukanlah tujuan utama, tapi keberlanjutan jaminan kesehatan masyarakat ini wajib dijaga. Apalagi tahun 2027 diprediksi akan lebih menantang kondisi fiskalnya," ungkap Bupati Afni.

Pemkab Siak telah menyatakan keberatan secara resmi melalui surat balasan menanggapi Surat Edaran. Adapun jumlah penduduk Kabupaten Siak saat ini ada 513.106 Jiwa dengan jumlah data peserta UHC yang terdaftar mencapai 505.273 jiwa atau 98,47%.

Sedangkan persentase keaktifan pembayaran premi per jiwa yaitu 82,76% ini dianggarkan dari anggaran APBD tahun 2026 sebesar Rp.47.732.729. 950 Miliar. Akibat tekanan fiskal terjadi kekurangan anggaran yang tidak bisa dipenuhi dari anggaran APBD pada tahun berjalan sebesar Rp8.659.358.811 Miliar.

"Sedangkan saat budget sharing 55:45 saja kondisinya anggaran terhutang, apalagi kalau 60:40. Meski kami sangat menyadari bahwa kondisi fiskal Pemprov Riau juga sangat berat akibat anjloknya penerimaan melalui Dana Bagi Hasil (DBH). Sebagaimana dikatakan Pak Sekdaprov Riau, bahwa perihal TKD DBH ini di luar kontrol kendali Kepala Daerah," ungkap Bupati Afni.

Kondisi ini terjadi di seluruh daerah dan memiliki impact yang luar biasa. Karena itu selaku Kepala Daerah, Bupati Afni akan terus menyuarakan pentingnya keadilan fiskal bagi daerah. Karena pemangkasan TKD telah berdampak pada tanggungjawab Negara menjaga kesehatan rakyat yang harusnya menjadi prioritas.

Apalagi jika Pemerintah Daerah tidak mampu memenuhi anggaran untuk program UHC, maka dampak langsungya adalah pencabutan status UHC Prioritas dan Penonaktifan kepesertaan JKN bagi warga yang iurannya ditanggung APBD. Akan terjadi penonaktifan kepersertaan massal.Hilangnya hak aktivasi instan (non-cut off).

Pada daerah pada status UHC Prioritas, warga yang baru didaftarkan saat sakit bisa langsung menggunakan layanan BPJS Kesehatan tanpa masa tunggu. Jika status UHC dicabut karena 
kekurangan anggaran, maka pendaftaran baru akan kembali terkena aturan masa tunggu aktif. Biasanya 14 hari atau aktif di awal bulan berikutnya.

Dampak lainnya bagi Pemda yang gagal mempertahankan tingkat kepesertaan minimal 95-98 % dari total penduduk dan tingkat keaktifan peserta minimal 75-80%, maka akan dicoret dari daftar penerima predikat UHC Prioritas.

"Satu sisi TKD DBH daerah dipangkas, tapi di sisi lain mandatory spending kesehatan yang harusnya jadi tanggungjawab pusat juga dilimpahkan ke daerah. Jika daerah tak sanggup, maka diancam lagi dengan sanksi administratif dalam bentuk pemotongan DBH Daerah dari pusat sesuai aturan PMK 78 Tahun 2020. Ini jelas sangat tidak adil," tegas Afni.

Diungkapkan Bupati Afni, bukan hanya Siak yang saat ini pada akhirnya berhutang ke BPJS Kesehatan, namun banyak daerah. Kewajiban ini tidak akan hangus dan harus ditagih pada tahun anggaran berikutnya. Tunggakan iuran dari Pemda akan mengurangi dana kelolaan BPJS Kesehatan untuk membayar klaim pelayanan kesehatan di Faskes.

Akibatnya terjadi potensi kendala operasional di Rumah Sakit akibat terjadi ketidak lancaran pembayaran klaim ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL), yang beresiko mempengaruhi ketersediaan obat-obatan dan alat kesehatan

"Dinamika ini perlu disikapi secara hati-hati, terukur, dan bertanggungjawab. Semoga suara kami didengar oleh Pemerintah Pusat, mengetuk hati nurani para petinggi di Jakarta sana. Tolonglah anggaran daerah jangan terus dipangkas karena itu adalah HAK yang digunakan untuk menjaga KEWAJIBAN dasar pada rakyat. Apalagi dampaknya saat ini sudah sampai ke jantung paling inti dari pelayanan kesehatan rakyat," tutup Afni.(Sya)