Alasan Nadiem Berkeras Sekolah Tatap Muka Usai Vaksinasi Guru

Jakarta, Dentingnews.com -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim menegaskan opsi pembukaan sekolah setelah vaksinasi Covid-19 guru dan tenaga kependidikan rampung, bersifat wajib. Jika orang tua ingin anaknya belajar di sekolah, lanjut dia, sekolah harus bisa menyanggupi.
"Sekolah wajib berikan opsi [pembukaan sekolah]. Boleh saja buka dua hari dalam seminggu. Tapi opsi tatap muka wajib dilaksanakan," tutur Nadiem dalam Rapat Kerja bersama Komisi X, Kamis (18/3).

Nadiem mengatakan upaya tersebut ditempuh demi mendorong pembukaan sekolah secara bertahap. Di hadapan anggota Komisi X DPR RI, ia menjabarkan pelbagai alasan yang mendasari keputusannya meminta sekolah dibuka setelah vaksinasi selesai.

Dari sisi kesehatan, Nadiem meyakini Covid-19 lebih berisiko tinggi pada pendidik dan tenaga kependidikan pada kelompok usia 31-51 tahun. Menurut dia, pada infeksi terhadap anak umumnya kasus tidak bergejala.

Selain itu menurut dia risiko penularan lebih tinggi diakibatkan kegiatan luar aktivitas sekolah. "Transmisi terhadap anak terutama terjadi dalam aktivitas sosial di luar kelas, bukan saat pembelajaran tatap muka di dalam kelas," kata dia.

Nadiem pun menyebut kebanyakan anak yang terinfeksi Covid-19 umumnya pun tertular dari orang dewasa. Sehingga ia menilai tepat jika sekolah dibuka setelah vaksinasi diberikan kepada guru dan tenaga kependidikan.

Sementara dari sisi kebijakan, Nadiem mengaku khawatir dengan perkembangan pendidikan Indonesia dibanding dunia. Dia merasa tertinggal jauh dibanding negara-negara lain yang juga terdampak pandemi Covid-19.

"Dari semua 23 negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik, 85 persen dari semua negara tersebut sudah buka sekolahnya. Kita tertinggal, kita dalam 15 persen [sekolah] yang partially open," tambah dia.

Kekukuhan pemerintah membuka sekolah membuat khawatir sejumlah kalangan, mulai dari guru, orang tua, epidemiolog, hingga Dewan Perwakilan Rakyat.

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengatakan meskipun guru dan tenaga kependidikan sudah menerima suntik vaksin, banyak penularan virus corona masih menghantui siswa lantaran belum ada mekanisme vaksinasi untuk usia 18 tahun ke bawah.

Adapun Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda meminta pemerintah mewaspadai dan mempertimbangkan adanya mutasi corona baru yang kini mulai berkembang di Indonesia.

"Ada varian baru virus ini juga harus diwaspadai dan dijadikan sebagai pertimbangan terkait rencana (buka sekolah) bulan Juli itu," ucap dia.

Sementara Epidemiolog dari Universitas Airlangga Windhu Purnomo mengingatkan pembukaan sekolah berisiko tinggi penularan jika penerapan protokol kesehatan dan penanganan pandemi di Indonesia belum berubah.

Menurut Windhu, kepatuhan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 di masyarakat tergolong rendah. Sementara cara pemerintah menangani pandemi pun menurut pandangannya, belum maksimal. Ia juga menyoroti vaksinasi Covid-19 yang dinilai masih lambat.

"Nggak mungkin kalau kita seperti ini [progres vaksinasi], tentu tidak akan aman bulan Juli. 5 juta guru sudah divaksin, tapi kan belum herd immunity. Jadi di tingkat masyarakat [penyebaran covid-19] masih tinggi banget," pungkas Windhu. (cnnindonesia)