Harga Emas Antam Susut Rp 2.000
Jokowi: Kualitas Udara di IKN 6, Jakarta 190
PIN Polio di Riau Kembali Diperpanjang
Tahun 2025 Alokasi DAK Untuk Kabupaten Meranti Rp 73,4 Miliar
PDIP Tolak Tapera, Hasto: Kemampuan Ekonomi Rakyat Belum Pulih
JAKARTA,DENTINGNEWS----Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto membeberkan alasan PDIP kini menolak iuran tabungan perumahan rakyat (Tapera). Padahal dulu, PDIP salah satu partai yang setuju Undang-undang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tapera disahkan.
Menurut Hasto, penerapan undang-undang juga harus melihat kondisi terkini masyarakat. Hasto bilang, penolakan PDIP terhadap Tapera mengacu pada ekonomi rakyat yang belum pulih pasca pandemi Covid-19 dan Pemilu 2024.
"Kita kan baru pemulihan ini setelah pemilu dana terkuras dan bansos melonjak habis-habisan, ya dalam situasi itu recovery dulu dong. Termasuk kemampuan ekonomi rakyat yang belum pulih sehingga hal itulah yang dikritisi oleh PDI perjuangan," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis 6 Juni 2024.
Selain itu, Hasto menyebut pemerintah semestinya mendengarkan aspirasi rakyat terhadap aturan sebelum diterapkan. Agar, kata dia tak terjadi legalisme otokrasi.
"Tidak ada salahnya pemerintah dan DPR yang berasal dari rakyat mendengarkan suara rakyat, suara rakyat saat ini adalah menolak itu. Ya partai menyatukan diri dengan suara rakyat," ujar Hasto. (aya/liputan6)
Ramai-ramai Bela Kaesang Putra Jokowi Naik Jet Pribadi
JAKARTA,DENTINGNEWS---Nama putra bungsu Presi.
Jokowi Habiskan Rp811 Miliar untuk Renovasi Venue PON XXI Aceh-Sumut
JAKARTA,DENTINGNEWS---Presiden Joko Widodo (Jokowi) .
KPK Didesak Berani Usut Kasus Jet Pribadi Kaesang dan Bobby Nasution
JAKARTA,DENTINGNEWS---Komisi Pemberantasan Korupsi (.
JK Sentil Nadiem Makarim: Tidak Punya Pengalaman Pendidikan dan Tak Pernah Datang ke Daerah
JAKARTA,DENTINGNEWS---Mantan Wakil Presiden ke-10 da.
Pemerintah Imbau Azan Magrib di TV Diganti Running Text saat Paus Fransiskus Pimpin Misa
JAKARTA,DENTINGNEWS---Beredar surat permohonan dari Kementerian Komunikasi dan I.